
Jakarta-Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, mengakui adanya “kuota khusus” dalam rekrutmen Polri dengan cara membayar.
Dofiri yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri) itu menegaskan, praktik tersebut akan dihapus.
“Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus,” ujar Dofiri saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, ke depan proses rekrutmen Polri akan diperbaiki dengan melibatkan pihak eksternal.
“Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu,” imbuhnya.(Agung)

